Soal Kisruh DPD RI, Putusan MA Harus Ditaati

Jakarta – Kisruh DPD RI terulang kembali, baru-baru ini jagad raya politik terfokus kepada lembaga yang katanya memiliki sedikit kewenangan itu, namun banyak menimbulkan persoalan. Kisruh ini terjadi berawal adanya Putusan Mahkamah Agung atas pengujian peraturan Tata tertib DPD.

Alungsyah seorang praktisi hukum mengatakan bahwa terjadinya keributan di tubuh DPD RI diakibatkan adanya putusan Mahkamah Agung RI. Dimana dalam amar putusan tersebut mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan peraturan DPD RI No. 1 tahun 2016 dan tatib No. 1 tahun 2017 bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi yaitu UU MD3 dan UU P3.

“Akibat putusan tersebut, sebagian anggota DPD enggan untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa putusan tersebut tetap berlaku mengikat sepanjang belum di cabut oleh lembaga yang ditunjuk dan belum melewati waktu 90 hari,” kata Alung hari ini.

Lebih lanjut, Alung mengatakan putusan MA yang mengembalikan masa jabatan Pimpinan DPD RI menjadi lima tahun merupakan putusan lembaga pengadilan tertinggi di republik ini. Oleh karenanya haruslah ditaati oleh siapapun itu termasuk lembaga atau instansi yang ditunjuk dalam putusan tersebut.

“Kalau soal sifat putusan, apakah serta merta atau tidak itu soal lain. Tapi yang harus diperhatikan ialah yang namanya putusan pengadilan apalagi khususnya menyangkut judicaial review yang itu tidak adanya upaya hukum lain, maka secara otomatis pula putusan tersebut dapat dilaksanakan dan berlaku pada saat itu juga,” terangnya.

Namun, kata dia, jikalau ada yang mengatakan harus di cabut dan apalagi tidak melewati 90 hari itu menurut hematnya dinilai kurang tepat, apalagi ini menyangkut stabilitas negara yang membutuhkan kepastian hukum yang jelas. Karena judicial review yang dilakukan oleh MA tidak ada aturan yang jelas yang menyatakan harus 90 hari atau bahkan serta merta. Jadi disini yang harus diperhatikan tidak hanya dari sisi normatifnya suatu hukum dalam hal ini putusan, tetapi haruslah dilihat dari sisi kepastian dan kemanfaatan akan putusan berdasarkan sifat putusan itu sendiri. Ucapnya

Oleh karena itu, kata dia, pemilihan pimpinan DPD RI tertanggal 4 April kemaren itu, tidak ada dasar hukum yang mengaturnya, pijakan hukumnya tidak ada, apa mungkin lembaga tinggi negara sekelas DPD dalam bertindak tanpa menggunakan rel hukum apalagi mengangkangi putusan Mahkamah Agung?

“Ini sesuatu yang aneh, tetapi inilah faktanya. Untuk itu sudah sepantasnya Mahakamah Agung membatalkan Pelantikan Pimpinan DPD yang baru terpilih, karena itu salah satu jalan untuk mengembalikan wibawa MA di mata publik. Kalau tidak jangan harap kedepannya publik atau bahkan adanya ajakan publik untuk bergotong royong untuk tidak mematuhi putusan pengadilan dikemudian hari,” papar Lawyer muda yang juga tergabung dalam A.IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES ini.