Nama Setnov Muncul dalam Dakwaan, Uji Nyali Presiden & KPK

Jakarta – Kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) menguji nyali Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak mengintervensi proses hukum kasus dengan anggran proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Mengingat banyak nama elit politik yang notabenenya berada dalam garis pendukung pemerintah diduga ikut terseret. Salah satunya adalah, Ketua DPR RI Setya Novanto, yang disebut dalam dakwaan Jaksa KPK menerima sejumlah uang saat sidang perdana kasus e-KTP beberapa waktu lalu.

“Karena Novanto sebagai Ketum DPR, Partai Golkar, sekaligus partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Jadi disini nyali Jokowi diuji,” kata Pengamat Hukum Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Serfas Manek, Senin (20/3/2017).

Di samping itu, lanjut Serfas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun turut serta diuji nyalinya menetapkan Novanto sebagai tersangka, apabila dalam proses hukum nanti lembaga antirasuah ini menemukan berbagai bukti yang menguatkan untuk menaikan status Novanto sebagai tersangka.

“Kalau Novanto tersangka itu jadi sejarah baru, kenapa ? Karena dia pernah kena kasus korupsi skandal caessie Bank Bali tapi sampai saat ini tidak jelas alias lolos, terus soal penyelundupan beras impor juga sama (lolos),” tandasnya.

Sebelumnya, sidang perdana kasus e-KTP, dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2017) lalu.

Dalam pembacaan surat dakwaan, Jaksa KPK menyebut sejumlah nama diduga ikut terlibat. Di antaranya, Ketua DPR RI Setya Novanto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Ketua Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng dan masih banyak lainnya yang disinyalir ikut menerima suap dalam kasus dengan dua terdakwa. Yakni, mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan bekas Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto tersebut.