konflik

Penembakan Petani Bulukumba, Hentikan Teror, Penganiayaan dan Pembunuhan terhadap Petani

Jakarta, tribunrakyat.com – Pola penyelesaian sengketa agraria dengan kekerasan terus berulang. Penyiksaan dan pembunuhan dengan cara sistematis dan terstruktur di negeri ini sudah menjadi kebiasaan aparat negara yang sejatinya adalah penegak hukum, namun dalam prakteknya tindakan mereka tidak ubahnya adalah pelayan-pelayan dari kekuatan modal untuk tetap langgeng dalam mengeksploitasi kekayaan agraria demi kepentingan modal (perusahaan).

Bulukumba Sulawesi Selatan, daerah ini menjadi salah satu dari sekian banyak daerah yang menjadi tempat kekerasan aparat (kepolisian) terus langgeng tanpa ada penyelesaian serius dari pengelola negara.

Pada Minggu 24 November 2013, Pukul 15.15 WIT, Marsuki Warga Dusun Bulosanni Desa Bontomangiring Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan mati mengenaskan dianiaya dan ditembak anggota Polisi Polres Bulukumba Briptu Abd. Halid bersama dua orang security PT. Lonsum.

Semangat Tri Brata Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini memang hanya sekedar menjadi slogan kosong dan tanpa makna. Karena perilaku-perilaku kriminal yang dilakukan aparat kepolisian terus menerus berulang. Sengketa antara petani Bulukumba dengan PT. Lonsum memang sudah lama terjadi, namun seperti kebanyakan sengketa agraria di negeri ini penyelesaian yang memihak petani tidak pernah kunjung didapatkan, justru pendekatan yang dilakukan negara adalah cara-cara kekerasan dengan teror, penganiayaan dan pembunuhan sebagai jalan keluar atas keberpihakan mereka terhadap modal. Deretan panjang situasi represifitas yang di alami petani dan rakyat Indonesia pada umumnya adalah wujud dari ketidak beresan tata kelola negeri ini. Padahal Pasal 33 ayat 3 UUD 45 berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Penjelasan Pasal 33 ayat 3 UUD 45 ini adalah “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dalam Undang- undang Pokok Agraria /UUPA Pasal 2 ayat 1 (hak menguasai negara);

Penjelasan umum UUPA angka I:

• hukum agraria nasional mewujudkan penjelmaan dari asas kerohanian negara dan cita-cita bangsa (Pancasila  pasal 33 UUD 45);

• hukum agraria nasional merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur.

Namun yang terjadi tidak demikian adanya. Maka dari itu sudah saatnya seluruh elemen rakyat Indonesia yang sejatinya menjadi objek penindasan pengelola negara yang pro kepada modal (perusahaan) untuk sesegera mungkin mengorganisir diri dan bersatu padu untuk menggugat aparatus negara yang bersikap barbar di tengah masyarakat yang beradab.

Maka dari itu, Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) menyatakan:

1. Mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk segera menindak tegas jajaran Polres Bulukumba khususnya para oknum yang telah melakukan penganiayaan dan penembakan, karena telah lalai dan menyalahgunakan kewenangan selaku aparat penegak hukum;

2. Mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk segera menindak tegas oknum keamanan dari perusahaan yang telah terbukti menganiaya dan menewaskan petani;

3. Mendesak Komisi Nasional Hak asasi Manusia/ KOMNAS HAM Republik Indonesia untuk  mengusut tindak pelanggaran HAM yang terjadi;

4. Mendesak Pemerintah dan aparat untuk menjalankan Reforma Agraria. Dalam arti, pemanfataan sumber daya agraria lebih diutamakan bagi kesejahteraan petani, bukan untuk pemupukan dan penumpukan modal/keuntungan bagi segelintir/sekelompok kecil pengusaha perkebunan;

5. Negara harus melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak atas penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bandung, 28 November 2013

Atas nama Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia

Presiden

Anwar Ma’ruf

(Eko2013)

(222)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>