by

Kejagung & KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Pembelian Kapal Cepat Halsel Ekspres

Jakarta – Ratusan massa tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Jakarta Pusat Utara bersama Rakyat Halmahera Selatan berunjuk rasa di Kantor Kejaksaan Agung dan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Mereka mendesak agar proses penegakan supremasi hukum pengusutan kasus dugaan korupsi Pembelian Kapal Cepat Halsel Ekspres 01 sebesar 14,5 Milyar dan dugaan korupsi dana Bantuan Sosial 26 M di usut tuntas sesegera mungkin.

Menurut Pemuda Halsel Rafik, kasus yang diduga melibatkan bekas Bupati Halmahera Selatan Muhammad Kasuba cs ini telah manjadi polemik panjang, lantaran disinyalir banyak pihak penegak hukum yang bermain-main dan tak serius menanganinya.

“Telah cukup lama kami berteriak tapi tak pernah mendapat tanggapan positif dan pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kejaksaan dan KPK jangan tebang pilih kasus di Republik ini. Kami juga tak mau kasus ini hanya jadi ajang pemerasan,” tegas Rafik dalam orasinya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Bid. PTKP HMI Cab. Jakarta Pusat Utara Romadhan Reubun bahwa pihaknya bersama Masyarakat Halmahera Selatan Bersatu meminta kepada Kejaksaan Agung untuk memerintahkan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara agar segera menyelesaikan penanganan dugaan kasus penyelewengan dana bantuan sosial 26 M tahun 2008 dan 2009 berdasarkan hasil audit BPK di Kabupaten Halmahera Selatan dengan menetapkan tersangkanya.

“Kami juga menyampaikan ‘mosi tidak percaya’ terhadap Kejati Maluku Utara, karena dipandang memberikan perlakuan khusus kepada pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam penanganan kasus-kasus korupsi,” ungkap Romadhan.

Romadhan melanjutkan, penanganan kasus tersebut yang sudah beberapa tahun tak kunjung diketahui muaranya. Bahkan yang lebih terkini kasus dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Sosial 26 M oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan belum juga diketahui tahapan penanganan kasusnya sampai sejauh mana.

Kata Romadhan, sinyalemen atau dugaan kuat bahwa berbagai fakta perlakuan khusus atas penanganan kasus di Halmahera Selatan disebabkan oleh kuatnya jaringan elit pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dengan elit penegak hukum baik KPK dan Kejaksaan Agung.

“Ini yang menjadi sebab berbagai kasus korupsi yang melibatkan elit pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan selalu berakhir dengan tidak jelas arahnya,” tutur dia.

Dikatakan dia, untuk menjamin bahwa KPK dan Kejagung RI tidak berlaku diskriminasi dalam penanganan kasus korupsi, maka pihaknya kembali mendesak agar memonitor secara serius penanganan dugaan kasus korupsi tersebut. Tak hanya itu, juga perlu dilakukan investigasi terkait dugaan penyelewangan dana bansos oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang di indikasikan merugikan negara kurang lebih 26 M.

“Kami meminta agar dapat ditindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama, Minggu depan HMI akan datangi lagi lembaga ini dan akan kawal kasus ini hingga tuntas, demi penegakan supremasi hukum dan keadilan yang sesungguhnya,” pungkasnya.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed