Dukungan Rakyat untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta – Youth Movement Institute (YMI) menyoroti permasalahan semakin banyaknya tenaga kerja dari negara lain yang berbondong-bondong masuk Indonesia karena penerapan ekonomi global. Dan juga persoalan dampak brexit bagi Indonesia.

“Saya menyarankan kepada pemerintah agar mengencangkan ikat pinggang melalui displin anggaran, dan membantu dunia usaha semaksimal mungkin untuk menjaga kinerja mereka. Jangan sampai krisis moneter terjadi kembali di Indonesia,” ungkap Presedium YMI Ismail Putera.

Hal itu mengemuka saat diskusi publik bertema “Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Tengah Tantangan Ketidakpastian Ekonomi Global” yang diinisiasi YMI di Balai Pustaka Resto Jl. Balai Pustaka Timur No 4A-B Rawamangun Jakarta Timur, Jumat (22/7/2016).

Turut hadir narasumber dari berbagai kalangan diantaranya KH. Luthfi Hakim MA (Ketum FBR), Willy Prakarsa (Aktivis 98), Ramdansyah Bakir (Sekjen Partai Idaman), Syarief Hidayatullah (Sekjen BIMA), dan Mischa Hasnaeni Moein (Wanita Emas).

Selain itu, Ismail juga menyebutkan permasalahan melemahnya ekonomi dunia akhir-akhir ini. Prospek masa depan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat terganjal turbulensi pasar, jatuhnya harga minyak, dan konflik geopolitik. Namun, ia berharap semua permasalah ekonomi tersebut pemerintah mampu melewatinya.

“Tapi atas semua permasalahan ekonomi yang terjadi, mari kita beri dukungan serta suport kita bahwasanya pemerintah mampu melewati ini semua,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua FBR KH. Luthfi Hasan mengatakan pertumbuhan ekonomi bangsa yang terjadi saat ini menjadi kelalaian pemerintah.

“Ini sebuah kelalaian pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi saat ini. Nanti zaman yang terjadi adalah orang jahat diberi kepercayaan sementara orang baik tak lagi didengar perkataannya,” ujarnya.

Luthfi mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan ekonomi rakyatnya ketimbang sibuk berdebat tanpa menemukan titik hasil.

“Daripada banyak debat mendingan urus pertumbuhan ekonomi untuk dikembangkan pemerintah melalui usaha-usaha masyarakat,” jelasnya.

Ditempat yang sama bakal calon Gubernur DKI Hj. Hasnaini Moein lebih mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan infrastruktur sehingga dengan sendirinya ekonomi akan menguat.

“Kemudian pemerintah juga harus lebih pandai dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) nya sehingga hasilnya pun dapat di manfaatkan untuk ekonomi rakyat, misalnya batu bara, emas dll,” terang wanita emas.

Sekjen Partai Idaman Ramdansyah Bakrie berpesan kepada pemerintah untuk mempersiapkan diri mengatasi kenaikan harga barang seperti yang sering terjadi pada bulan Ramadhan dan hari-hari besar.

Ramdansyah mensinyalir ekonomi melemah dikarenakan impor dan ekspor tidak seimbang, akhirnya menyebabkan produk dalam negeri tidak membuahi untung.

“Saya sarankan pemerintah lebih mengekspos barang dalam negeri sehingga otomatis itu akan mempermudah ekonomi berkembang dengan amat baik,” tuturnya.

Aktivis 98 tergabung dalam Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) Willy Prakarsa berpandangan bahwa masalah ekonomi menjadi terpuruk berawal dari dibukanya pasar bebas sehingga kesempatan bagi rakyat ikut terancam dikarenakan negara lain berlomba-lomba masuk ke Indonesia.

“Kemudian ditambah dengan sikap pemerintah yang seakan memudahkan negara asing masuk ke Indonesia,” ucap dia.

Willy melanjutkan untuk menekan kondisi ekonomi yang morat-marit saat ini bahwa pemerintah harus mengambil sikap, mislanya negara asing harus dibatasi kebebasannya dalam negara ini.

“Tapi bisa juga demi kemaslahatan bersama, kebijakan yang tak populer seperti apa yang dilakukan Bang Ali Sadikin patut dicontoh pemerintahan sekarang,” bebernya.

Tak ketinggalan Sekjen Barisan Insan Muda (BIMA) Syarief Hidayatulloh juga ikut memberikan rekomendasi dan saran kepada pemerintahan Jokowi-JK. Kata dia, pemerintah harus bisa melakukan terobosan baru untuk mengatasi ekonomi dan ketidakpastian.

“Karena bangsa ini tidak akan sejahtera dengan mengandalkan APBN saja di bidang ekonomi. Melainkan pemerintah juga harus lebih fokus kepada pengembangan UKM-UKM, dll,” kata dia.

Lebih lanjut, Presiden Barisan Umat Islam Kaffa (Buikaff) itu juga mengatakan apabila pemerintah tidak tanggap dalam mengatasi kondisi bangsa saat ini, maka kedepan tidak hanya pasar yang dikuasai oleh asing tetapi juga meliputi pemerintahan dan wilayah-wilayah strategis bakal ikut dikuasai asing.

Syarief juga ikut menyoroti adanya isu 10 juta rakyat China yang menyerbu Indonesia. Kata Syarief, hal itu akan mempersempit kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan.

“Ini akan mempersempit lapangan kerja anak bangsa, sementara tingkat pengangguran juga semakin tinggi,” cetusnya.

Syarief juga mengakui industri di Indonesia tidak sekuat dulu, tidak sekompetitif dulu dan tidak seproduktif dulu. Karena Indonesia sudah bergeser dari negara yang basisnya produksi menjadi negara berbasis konsumsi. Ia menghimbau agar generasi muda yang bertumbuh pesat tidak diimbangi dengan upaya peningkatan produktivitas, termasuk pendidikan.

“Ekonomi kita hari ini tidak kuat. Kita tidak punya penopang yang solid seperti di era tahun 1970 an, 1980 an, 1990an atau di era 2000an hingga empat tahun lalu. Ekonomi kita dalam empat tahun belakangan lebih banyak ditopang oleh konsumsi. Ini cukup rawan, kita lihat ekonomi kita tumbuh 4%-5%, secara bersamaan ada kontradiksi, ekonominya tumbuh, tapi orang-orang di PHK, hal itu karena tumbuhnya ekonomi dari konsumsi,” beber dia.

Dirinya yang ikut mengusung ekonomi kerakyatan itu memiliki keinginan agar Indonesia ikut berubah dari yang sekarang kapitalisme menjadi ekonomi kerakyatan.

“Indonesia harus kerja keras, kita mengusung idealisme ekonomi kerakyatan supaya Indonesia bisa tumbuh dalam arti yang sesungguhnya. Supaya kemakmuran itu betul-betul kita wujudkan dalam waktu yang cepat,” kata dia.

Syarief menambahkan Indonesia harus mempunya terobosan-terobosan untuk memajukan ekonomi yang masih carut marut, angka kemiskinin terus melonjak, Indonesia tidak memiliki uang yang lebih, sehingga terus mengandalkan hutang luar Negeri untuk membangun infrastruktur.

“APBN kita hanya dari pajak tidak cukup untuk membiayai semua,” tandasnya.