Jakarta – Pengamat ekonomi politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai kasus vaksin palsu yang baru-baru ini terkuak, menunjukkan lemahnya tanggung-jawab Pemerintahan Jokowi terhadap masalah ketahanan dan kemamanan nasional (national security).
“Vaksin palsu dapat dikategorikan sebagai tindakan bio terorisme yang keji. Dan pemerintah tidak melakukan pengawasan dengan baik. Mungkin karena tidak mampu, mungkin juga melakukan pembiaran,” tegas Salamuddin, Selasa (28/6/2016).
Dijelaskan dia, kasus vaksin palsu adalah kegiatan bioterorism yang membahayakan yang dibiarkan oleh aparatur pemerintahan Jokowi, khsusunya kementrian kesehatan, badan pengawasan obat dan makanan (BPOM).
“Bagaimana mungkin seseorang dibiarkan meracuni jutaan anak anak hanya untuk uang. Ini adalah serangan nasional untuk menghancurkan generasi,” tutur dia.
Ia pun memandang bahwa lembaga-lembaga terkait dalam pemerintahan Jokowi tidak bekerja, atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya dalam menjaga masyarakat. Salamuddin mendesak agar Menteri kesehatan Jokowi harus mundur sebagai bentuk pertanggung jawaban atas masalah ini.
“Dia sama sekali tidak bekerja. Selama ini menteri kesehatan sibuk mengurusi rokok, setiap hari bicara rokok dan lupa akan tugas pokok dan fungsinya,” terangnya.
Kata dia, ini baru satu kasus yang terungkap. Publik bertanya bagaimana bisa ini terjadi? Jangan-jangan ini melibatkan sindikat yang besar di kementrian kesehatan dengan perusahaan perusahaan farmasi yang selama ini menjadi sekutu Kementrian Kesehatan.
“Sehingga mengubah kementrian kesehatan menjadi “Toko Obat”,” katanya.
Selain itu, tambah Salamuddin, pemerintah juga harus mengumumknan secara resmi vaksin palsu ini, apa kandungannya ? apakah kandungan itu berbahaya atau tidak ? apa resikonya bagi anak anak yang sudah terpapar oleh virus ini.
“Sekarang ini kita tidak tahu apa yang dimasukkan ke dalam tubuh anak-anak Indonesia, apakah virus atau bakteri macam apa yang terkandung dalam vaksin tersebut ? apakah palsu, apakah senjata biologi, apakah bakteri yang mebahayakan…karena pemerintah selama ini ternyata tidak berperan,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan