Sindir Polisi Nyambi Mulung dan Kasus Papa Minta Saham di Fit and Proper Tes Tito Karnavian

Jakarta – Ketua Komisi III Bambang Soesatyo mempertanyakan langkah dan kebijakan calon tunggal Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian untuk memperbaiki citra Polri kedepan.

“Terima kasih atas kedatangan calon Kapolri hari ini kita memasuki tahapan uji kelayakan dan kepatutan. Mekanisme proses hari ini mendengarkan visi dan misi calon Kapolri pada saat akan menjabat nanti, setelah mendengarkan visi dan misi kita akan melakukan tanya jawab kepada calon, dan melakukan Pleno tertutup apakah menyetujui atau tidak jika tidak ditemukan kata sepakat kita akan melakukan voting,” kata Bambang.

“Kami Komisi III DPR RI akan menanyakan apa langkah dan kebijakan saudara untuk memperbaiki citra Polri,” ucap dia saat memberikan sambutan di ruang rapat Komisi III DPR RI Senayan dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri Komjen Pol Drs Tito Karnavian, Phd, Kamis (23/6/2016).

Nampak hadir pejabat Mabes Polri yang ikut mendampingi Tito yaitu Kabaharkam Komjen Putut Bayu Seno, Kalemdikpol Komjen Syafrudin, Kakorlantas Irjen Agung Budi Maryoto, Kadiv Humas Irjen Boy Rafli, Kapolda Sulteng Brigjen Rudi S, Kadiv Propam Irjen M Iriawan, Kapolda Metro Jaya Irjen Moechgiarto, Kapolda Sulsel Irjen Anton CH, Staf Ahli Kapolri Irjen Arief, Deputi BNPT Brigjen Hamidin, Brigjen Arkian Lubis, Gubernur PTIK/STIK Irjen Rycko A Daniel, Dir Polair Mabes Polri Brigjen M. Chairul.

Sementara pimpinan rapat dipimpin Bambang Soesatyo didampingi Benny K Harman (Wakil Ketua), Desmon Mahesa (Wakil Ketua) dan Trimedya Panjaitan (Wakil Ketua). Juga dihadiri 32 anggota Komisi III DPR RI dari 10 fraksi yang hadir.

Bambang juga menyoroti anggaran Polri yang ada saat ini dinilai sangat sedikit sehingga muncul temuan anggota Polri mencari sampingan sebagai pemulung dan tukang tambal ban.

“Kita tahu banyak anggota Polri yang mencari sampingan seperti memulung dan tukang tambal ban,” tutur dia.

Selain itu, Bambang mengakui Tito dianggap clear tidak ada temuan pelanggaran dimata Kompolnas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK. Namun, pihaknya juga akan menanyakan beberapa temuan lainnya yaitu berupa pelanggaran HAM saat menjadi Kadensus 88 dan dalam operasi pemberantasan Polri.

“Juga kasus Freepot Papa minta saham,” tukasnya.