Rekomendasi BPK Tak Ada Batas Waktunya, Sampai Kiamat

Jakarta – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengakui bahwa lembaganya bukanlah aparat penegak hukum yang tidak bisa mentersangkakan siapapun di Republik ini. Namun, kata dia, pihaknya telah diberikan kewenangan apabila ada kesalahan dalam pengelolaan negara maka akan ditegakkan.

“Kalau hasil audit kami tidak ditindaklanjuti itu merupakan pelanggaran konstitusi,” tegas Harry Azhar, yang didampingi Sekjen BPK RI Hendar Ristriawan, Anggota BPK RI Agung Firman Sampurna dan Kaditama Renbang Bahtiar Arif saat menerima puluhan aktivis senior tergabung dalam Aliansi Gerakan Selamatkan Jakarta (AGSj) di Kantor BPK, Jakarta, Senin (20/6/2016).

Lebih lanjut, Harry menyebut dirinya yang pernah menjadi anggota DPR RI itu pernah berbicara dengan sekeras-kerasnya. Namun, kini ia yang menjadi orang Nomor satu di BPK harus berbicara secara profesional dan memastikan tidak akan bisa diintervensi oleh pihak manapun. Selain itu, lanjut dia, BPK RI akan melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Yang dapat membatalkan hasil audit BPK hanya Pengadilan tapi kami belum sampai ke langkah itu. Semaksimal mungkin BPK akan bekerja secara profesional,” terang dia.

Lebih jauh, Harry menegaskan bahwa BPK RI adalah lembaga negara yang dituangkan dalam UUD dan posisinya justru lebih tinggi dari KPK. Harry menerangkan bahwa rekomendasi BPK tidak ada batasnya dan pada bulan Juni pihaknya sudah melaporkan hasil pemeriksaan keuangan itu ke DPRD DKI Jakarta, baru kemudian pada bulan Agustus KPK RI meminta kami untuk melakukan audit Investigasi.

“Rekomendasi BPK tidak ada batas waktunya. Kalau tidak dilaksanakan oleh Pemda DKI sekarang maka harus ditindaklanjuti Pemda yang akan datang,” tandasnya.

Untuk diketahui, puluhan aktivis senior tergabung Aliansi Gerakan Selamatkan Jakarta (AGSj) mengeruduk Kantor BPK RI, Jakarta, Senin (20/6/2016). Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan dan minta BPK bersikap tegas terkait pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum dikasus sumber waras.

Nampak hadir Prijanto (PRIBUMI), Ratna Sarumpaet (GSI), RUDY (GHN), Ian (Merah Putih), Wawan K (Forkom), H Gano Polinaja (Dewan Masibig), Anut Hidayat (Laskar Sabililah), Rahmat Hidayat (Pakis Indonesia), Kisman (Petisi 28), Leius Sungkarisma, dll.