Jakarta – Center For Budget Analysis (CBA) memantau skandal pengadaan barang dan jasa di Kementerian BUMN. Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi pun menemukan dua modus dibalik permainan pengadaan barang dan jasa tersebut.

“Bentuk modus tersebut adalah setiap tahun memilih pemenang lelang, yang perusahaannya itu itu saja, dan kedua, ada dugaan mark up dengan memilih perusahaan yang menawarkan harga paling tinggi,” ungkap Uchok, dalam pesan rilisnya hari ini.

Menurut dia, untuk modus memilih perusahaan cuma satu perusahaan saja sebagai pemenang lelang. Dia mencontohkan PT. Pricewaterhouse Coopers Consulting Indonesia dari tahun 2016 sampai 2018 bisa memenangkan lelang sampai senilai Rp.11.9 Miliar.

“Jadi cukup aneh bin ajaib, di kementerian BUMN setiap tahun kok bisa yang selalu memenangkan perusahaan itu-itu saja. Dan ini sama saja, APBN hanya memberikan makan yang kenyang hanya untuk satu perusahaan dengan orang yang sama. Tetapi, Jangan-jangan ada dugaan kongkalikong dalam proses dalan pelelangan tersebut sehingga yang dapat dan kenyang makan APBN itu-itu saja,” tutur Uchok.

Modus kedua, lanjut dia, bisa dijelaskan seperti pada tahun 2018 Kementerian BUMN “menyerahkan” pembangunan kontruksi Renovasi Cladding Gedung Utama kepada PT. Wijaya karya Bangunan Gedung dengan nilai sebesar Rp.47 miliar. Ternyata dalam lelang ini, ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp.1 Miliar karena pihak panitia memilih pemenang lelang yang nilai harga paling mahal dan tinggi.

“Padahal waktu pembangunan proyek equestrian park, PT. Wijaya karya Bangunan Gedung ditemukannya juga banyak persoalan. Salah satunya, pembayaran kepada para supplier (sub kontraktor) pernah tidak dipenuhi sesuai skema pembayaran atau termin yang diatur dalam kontrak,” bebernya

Oleh karenanya, tambah Uchok, dari dua modus ini pihaknya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki kasus tersebut. Bila perlu segera panggil pihak-pihak yang berkepentingan ke kantor KPK.

“Seperti Imam Apriyanto Putro yang saat ini menjabat sebagai sekretaris Kementerian BUMN, dan juga menjabat Wakil Komisaris utama Bank Mandiri. Bila diperlukan panggil juga Hambra Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, dan juga menjabat sebagai Komisaris PT. Semen Indonesia,” pungkasnya.

Temukan juga kami di Google News.