Jakarta – Setelah LRT (Ligth Rail Transit) di Palembang diresmikan oleh Presiden Jokowi, ternyata mengalami mogok, padahal sebuah peresmian sebuah proyek, menandai dimulai penggunaan proyek LRT tersebut.

“Proyek LRT bukannya lancar digunakan publik, malahan mengalami  Mogok LRT Palembang tersebut. Hal ini ada tanda-tanda kejanggalan yang tak bisa disembunyikan oleh pihak kementerian perhubungan,” demikian disampaikan Direktur Center For Budget Analysis Uchok Sky Khadafi, Selasa (14/8/2018).

Selanjutnya, kata dia, dugaan kejanggalan tersebut, bisa dilihat dari nilai investasi pembangunan LRT Sumatera Selatan, yang dimulai dari Stasiun Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II hingga Jakabaring sport City, menelan biaya sebesar Rp.12.5 triliun.

“Berarti setiap satu kilometer pembangunan LRT sepanjang 23.4 KM, bisa menghabiskan anggaran antara USD.37 sampai 40 juta, atau sekitar Rp.520 miliar. Dan hal ini terlalu mahal dan cenderung ada dugaan mark up kalau biasanya hanya sekitar 8 juta Dollar per KM. Maka dari persoalan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melakukan penyelidikan,” ungkap Uchok.

Untuk Itu, pihaknya meminta kepada lembaga anti rasuah untuk segera melakukan pemanggilan kepada Menteri perhubungan, Budi Karya Sumadi, dan pihak Waskita Karya. Pemanggilan ini dalam rangka untuk pemeriksaan soal pembangunan jalan rel kereta api, dan mengenai memeriksa kereta api yang mogok, apakah Kereta api tersebut barang baru atau rongsokkan.

“KPK jangan fokus Operasi tangkap tangan kepala daerah saja. Tapi juga harus fokus kepada kementerian yang menangani pembangunan Infrastruktur Jokowi,” pungkasnya.

Temukan juga kami di Google News.